Navigasi Hukum dalam Sistem Pemerintahan dan Negara
Wilbur & Partners memiliki kapabilitas khusus dalam menangani dinamika hukum yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia. Kami memahami bahwa interaksi antara individu, badan hukum, dan instansi pemerintah memerlukan pemahaman mendalam atas regulasi yang kompleks serta prinsip-prinsip hukum publik yang berlaku.
Kami berdedikasi untuk memberikan advokasi strategis dalam menghadapi kebijakan publik, sengketa kewenangan, hingga pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan dukungan tim yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan pemerintahan, kami mampu memitigasi risiko hukum yang timbul dari keputusan tata usaha negara dan memberikan solusi yang akurat demi menjaga hak-hak konstitusional klien.
Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh klien kami selaras dengan koridor hukum tata negara, memberikan kejelasan (clarity) dalam menghadapi birokrasi, serta memberikan representasi yang tangguh dalam memperjuangkan keadilan di tingkat administratif maupun yudisial.
Kami menawarkan saran hukum dan layanan di bidang-bidang berikut:
- Uji Materiil (Judicial Review) UU ke Mahkamah Konstitusi
- Uji Materiil Peraturan di bawah UU ke Mahkamah Agung
- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
- Pendampingan Hukum dalam Pembuatan Regulasi
- Legal Opinion terkait Kebijakan Publik
- Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)
- Konsultasi Hukum Ketatanegaraan & Birokrasi
Dalam negara hukum, konstitusi adalah panglima tertinggi. Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif tetap berada dalam koridor legalitas, melindungi kepentingan klien dari potensi penyalahgunaan wewenang secara strategis dan bermartabat.
